Speak Out !

Krisis pangan global telah menjadi isu yang sangat menakutkan diakhir-akhir ini. Seperti yang diberitakan di berbagai media massa, baik internasional maupun nasional, pemerintahan di berbagai penjuru dunia dan organisasi-organisasi pangan, terus mengkampanyekan tentang bahaya dari krisis pangan tersebut dan mencoba mencari jalan keluarnya. Namun di balik isu krisis pangan tersebut, ternyata ada bahaya yang mengancam.

Berdasarkan data yang dirilis organisasi pangan dunia (FAO), produksi sereal dunia hingga 6 Oktober 2011 berada pada level 2.310.3 juta ton, meningkat 68,3 juta ton atau hampir 3 persen dibandingkan dengan tahun 2010/2011. Sementara tingkat konsumsi pangan dunia mencapai 2.797,8 juta, meningkat sebesar 29,5 juta ton atau 1,3 persen dibandingan 2010/2011. Sementara untuk produksi beras dunia, berada pada level 480,5 juta ton, meningkat sebesar 14,1 juta ton atau 3 persen dari tahun 2010. Sementara tingkat konsumsi beras mencapai 470,8 juta ton, meningkat sebesar 9,9 juta ton atau 2,1 persen dibandingkan tahun 2010. Dengan demikian, stok seral dunia berada pada level 494,4 juta ton dan stok beras dunia pada level 148,1 juta ton. Itu artinya, jumlah ketersediaan pangan global, masih melebihi tingkat konsumsi.

Namun disatu sisi, masih bangat rakyat di berbagai Negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Seperti yang dirilis FAO, tiap 6 detik seorang anak meninggal karena kelaparan. Dan sekitar 900 juta orang di dunia yang kekurangan pangan, dan dari jumlah tersebut, sekitar 570 jutanya hidup di wilayah Asia-Pasifik termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan harga pangan dunia, terus mengalami peningkatan yang sangat tajam, sementara pendapatan rakyat terus mengalami penurunan, terutama dalam terpaan krisis finansial global saat ini.

Seperti yang dirilis FAO, pada Desember 2010, IHP dunia berada di  posisi 223, dan Februari 2011 menyentuh level tertinggi yakni sebesar 238. Dan hingga September 2011, IHP berada pada posisi 225. Dan menurut Food Price Watch, harga pangan global tahun 2011 secara signifikan lebih tinggi dibanding tahun 2010. Sejak krisis pangan melanda tahun 2007 hingga sekarang terjadi kenaikan harga komoditas jagung hingga 84%, gula 62%, gandum 55%, dan minyak kacang kedelai 47%. Sementara sebesar 60-70% dari pendapatan rata-rata rakyat diseluruh dunia digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dengan demikian, kenaikan harga pangan tentu akan berdampak pada semakin banyaknya rakyat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan.

Disatu sisi, peningkatan harga pangan yang sangat drastis tersebut juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya permintaan pangan yang tidak hanya dikonsumsi sebagai bahan pangan, tetapi juga sebagai bahan baku pembuatan energi alternative (bio fuel dan bio solar) yang disebabkan oleh adanya krisis bahan bakar fosil (minyak, gas, dan batubara).

Data dari tahun 2005 memperlihatkan bahwa konsumsi global akan minyak bumi per tahunnya mencapai 30 miliar barrel dibandingkan dengan temuan baru minyak bumi yang jumlahnya hanya 8 miliar barrel per tahun. Sepuluh negeri terkaya di dunia mengkonsumsi hampir seluruh energi berbahan fosil dunia yang komposisinya terdiri dari minyak bumi (sekitar 35-38%), batu bara (23%) dan gas alam (21%), yang bahan bakunya kebanyakan dihasilkan dari negeri-negeri lain. Sementara Amerikan Serikat sendiri, hingga saat ini tetap berada pada urutan pertama sebagai Negara dengan tingkat konsumsi minyak bumi terbesar di dunia yang mencapai sekitar 25% dari total persediaan minyak bumi dunia. Jika tingkat konsumsi minyak bumi AS ini tetap seperti ini, maka pada tahun 2025, AS akan mengkonsumsi 50% dari total persediaan minyak bumi dunia. Jika keadaannya terus seperti ini, maka diperkirakan cadangan minyak bumi yang terkandung di wilayah Timur Tengah dan Kawasan Teluk, yang merupakan wilayah penghasil minyak bumi terbesar dunia saat ini, akan mulai habis dalam waktu 20 tahun mendatang.

Skenario Perampasan Tanah upaya meraup keuntungan berlipatganda oleh koorporasi internasional.

Ditengah isu krisis pangan yang gencar, disatu sisi alih fungsi lahan pertanian pangan juga terus meningkat. Tentu hal ini akan berdampak pada tingkat produksi pangan juga akan ikut menurun. Apalagi jika sistem pertanian yang dijalankan, adalah sistem pertanian tradisional yang masih sangat bergantung pada iklim/musim, dengan penggunanaan alat kerja yang masih sederhana.

Dari data yang dipaparkan oleh Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (INDEF), di sepanjang tahun 2007 hingga 2010 saja, jumlah luas lahan pertanian produktif di Indonesia yang mengalami alih fungsi mencapai 600.000 Ha. Disatu sisi, jumlah rumah tangga pertanian terus mengalami peningkatan. Saat ini, rata-rata kaum tani Indonesia hanya menguasai lahan sebesar 0,5 ha dengan rata-rata satu rumah tangga pertanian menghidupi 3-5 orang. Bahkan di Pulau Jawa dengan populasi penduduk terpadat, rata-rata penguasaan tanah kaum tani hanya mencapai 0,3 hektar.

Sempitnya kepemilikan tanah kaum tani, biaya produksi pertanian yang semakin meningkat, kebijakan impor pangan yang berdampak pada semakin rendahnya harga hasil pertanian nasional, tentu akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat kesejahteraan dan kemampuan kaum tani dalam memenuhi kebutuhan akan pangan. Seperti data yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS), dari total jumlah kemiskinan di Indonesia yang mencapai 30,02 juta orang atau 12,49% dari total seluruh penduduk Indonesia, 72%nya berasal dari sektor pertanian. Jumlah ini dipastikan jauh lebih besar karena indikator kemiskinan di Indonesia hanya diukur dari jumlah pengeluaran yang hanya sebesar Rp. 230.000 per orang setiap bulannya.

Sementara itu, isu krisis pangan dan krisis energi telah menjadi faktor utama dari semakin gencarnya perampasan tanah. Harga pangan yang semakin mahal, dan kebutuhan akan bahan bakar energi nabati yang semakin meningkat, telah menjadi magnet bagi investasi skala besar di sektor pertanian pangan.

Pada bulan November 2008, Daewoo Logistics perusahaan milik Korea Selatan, menyatakan akan menanam modal sebesar US$ 6 miliar untuk mengembangkan lahan seluas 1,3 juta hektar di Madagaskar untuk memproduksi 4 juta ton jagung dan 500.000 ton kelapa sawit per tahun yang sebagian besar hasil produksinya akan dibawa keluar Madagaskar. Di Kamboja, negeri kaya minyak, Kuwait, menyediakan dana pinjaman sebesar US$ 546 juta sebagai imbalan atas produksi pertanian. Sementara Filipina telah membuka pembicaraan dengan Qatar soal kontrak sedikitnya 100.000 hektar lahan pertanian. Di Laos, para pakar memperkirakan 2 juta hektar hingga 3 juta hektar lahan pertanian telah “dihadiahkan” kepada pihak asing secara tidak terkendali.

Black Rock Inc. yang berkantor pusat di New York, lembaga pengelola uang terbesar di dunia dengan lebih dari US$ 1,5 triliun dalam buku keuangannya, telah merancang dana perlindungan pertanian sebesar US$ 200 juta, yang US$ 30 juta di antaranya akan digunakan untuk memperoleh lahan pertanian di seluruh dunia.

Sementara itu, wilayah paling subur yang terbentang mulai dari Ukraina hingga selatan Rusia menjadi arena kompetisi perebutan tanah yang paling panas. Morgan Stanley, yang baru saja bergabung dalam antrian membantu Departemen Keuangan AS, belakangan telah membeli 40 ribu hektar lahan pertanian di Ukraina. Renaissance Capital, sebuah biro investasi dari Rusia, memiliki hak perolehan lahan pertanian di Ukraina seluas 300 ribu hektar. Black Earth Farming, kelompok investor asing dari Swedia, memegang kendali akuisisi 331 ribu hektar lahan pertanian di wilayah bumi hitam Rusia. Alpcot-Agro, perusahaan investasi Swedia yang lain, telah membeli hak atas lahan seluas 128 ribu hektar juga di sana. Sementara Landkom, kelompok investor asing dari Inggris, telah membeli lahan pertanian hingga 100 ribu hektar di Ukraina dan berjanji akan memperluasnya hingga 350 ribu hektar pada tahun 2011. Semua lahan ini akan digunakan untuk memproduksi padi, minyak nabati, daging dan susu untuk memenuhi pasar dunia yang tengah kelaparan.

Demikian halnya yang terjadi dengan Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 18 juta hektar kawasan hutan ditawarkan untuk kegiatan pembangunan ekonomi berkelanjutan hingga tahun 2025 bagi energi biomassa, minyak sawit, dan tambang. Kemenhut memproyeksikan setiap tahun sebanyak 500.000 ha lahan digunakan untuk energi biomassa dan dalam hitungan sepuluh tahun, sudah 5 juta ha hutan terdegradasi digunakan. Selain kawasan hutan untuk energi biomassa, Kemenhut juga menyajikan kawasan hutan untuk minyak sawit dengan perhitungan rata-rata 300.000 ha per tahun, dan dalam waktu 20 tahun, hutan terdegradasi yang dapat ditanami sawit mencapai 6 juta ha. Sementara kawasan hutan untuk tambang disediakan 2 juta ha untuk keperluan 20 tahun dengan perhitungan setiap tahun terserap 100.000 ha. Sekita r18 juta ha ada yang masuk pencadangan kawasan hutan produksi untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu seluas 35,41 juta ha atau berada di luarnya. Total 35,41 juta ha itu mencakup hutan tanaman industri 9,18 juta ha, hutan tanaman rakyat 5,5 juta ha, restorasi ekosistem 7,46 juta ha, dan hutan alam 13,23 juta ha. Pemanfaatan 18 juta ha ini digunakan untuk mencapai tujuan pengurangan emisi 26% dan pembangunan ekonomi 7%.

Ibarat sekali mendayung dua tiga pulau terlampui, perusahaan-perusahaan imperialis mampu meraup keuntungan yang besar dari bisnis pangan serta memenuhi kebutuhannya akan energi. Sementara kehidupan rakyat semakin terpuruk akibat semakin minimnya alat produksi yang dimiliki dan terus meningkatnya harga pangan global.